Arman Nofriansyah.

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Fraksi Gabungan Kebangkitan Hanura DPRD Kabupaten Berau mengingatkan Pemerintah Kabupaten Berau agar lebih disiplin dalam menyusun dan mengendalikan kebijakan belanja daerah. Peringatan tersebut muncul setelah fraksi mencermati Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang menunjukkan adanya defisit anggaran sebesar Rp400,789 miliar.

Demikian hal menarik lainnya lagi disampaikan Juru Bicara Fraksi Kebangkitan Hanura, Arman Nofriansyah pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Disebutkan bahwa kondisi tersebut mencerminkan belum seimbangnya antara kemampuan pendapatan daerah dengan besarnya belanja yang direalisasikan selama tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan dokumen yang disampaikan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, realisasi pendapatan daerah tercatat berada di kisaran Rp5 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai sekitar Rp5,4 triliun. Selisih antara kedua komponen tersebut menyebabkan APBD Kabupaten Berau mengalami defisit hingga Rp400,789 miliar.

Menurut Arman, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menunjukkan perlunya penguatan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan anggaran. Belanja daerah, kata dia, harus dirancang secara realistis dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah agar tidak menimbulkan tekanan terhadap keuangan pemerintah.

"Kami meminta agar Pemda Berau mampu mengoptimalkan target serapan APBD agar dapat terealisasikan semaksimal mungkin," katanya saat membacakan pandangan akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRD.

Fraksi Kebangkitan Hanura berpandangan bahwa keseimbangan antara pendapatan dan belanja merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga kesehatan fiskal daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan sekaligus melakukan pengendalian terhadap belanja agar lebih tepat sasaran.

Selain itu, fraksi juga mendorong agar setiap program yang dibiayai melalui APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dilaksanakan sesuai skala prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, penggunaan anggaran tidak hanya terserap secara maksimal, tetapi juga menghasilkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi menilai bahwa defisit anggaran yang terjadi harus dijadikan momentum evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif. Evaluasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan fiskal yang lebih terukur, transparan, dan berkelanjutan sehingga postur APBD Kabupaten Berau pada tahun-tahun mendatang menjadi lebih sehat dan mampu menopang agenda pembangunan daerah secara optimal. (sep/FN/Advertorial)